JAYAPURA, SPN – PT Pelni Cabang Jayapura memperketat administrasi calon penumpang sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayaran, khususnya di wilayah pelabuhan Jayapura dan sekitarnya.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak awal Agustus 2026. Seluruh calon penumpang wajib melengkapi dokumen administrasi mulai dari KTP asli, tiket, hingga data manifest yang sesuai.
Kepala PT Pelni Cabang Jayapura, Daulat Apul Grevasius mengatakan pengetatan administrasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh data penumpang valid dan sesuai aturan pelayaran nasional. “Kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Dengan data yang tertib, proses embarkasi-debarkasi juga bisa lebih cepat dan tertib,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pelni Jayapura, Jumat (21/8/2026).
Selain itu, pihaknya juga mengimbau calon penumpang agar tidak membeli tiket melalui calo dan memastikan nama di tiket sesuai dengan identitas diri. Petugas di lapangan juga disiagakan untuk melakukan pengecekan ulang sebelum kapal bertolak.
Langkah ini mendapat apresiasi dari penumpang. Yohanes, salah satu calon penumpang yang menggunakan angkutan laut PT Pelni mengaku merasa lebih tenang karena proses di pelabuhan kini lebih teratur. “Kita jadi lebih aman. Tidak ada lagi penumpang gelap atau data yang tidak jelas,” katanya.
PT Pelni Jayapura juga mengingatkan agar penumpang datang lebih awal, minimal 3 jam sebelum keberangkatan, untuk menghindari keterlambatan akibat proses verifikasi administrasi.
Dengan pengetatan ini, Pelni berharap dapat meminimalisir keterlambatan, kehilangan barang, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa laut di Papua.
Seperti diketahui untuk kapal tipe 2.000, kapasitas angkut normal mencapai 1.969 penumpang. Kapasitasnya dapat meningkat hingga 2.500 penumpang jika mendapat dispensasi. Sementara kapal tipe 1.000 memiliki kapasitas angkut sekitar 900 penumpang. Kapasitasnya dapat meningkat hingga 1.400 penumpang jika mendapat dispensasi dari pemerintah.
