JAKARTA, SPN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merumuskan terobosan kebijakan strategis dan program aplikatif untuk kawasan perbatasan negara.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, (09/09/2026) mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yakni keamanan dan kesejahteraan, dalam diskusi yang digelar di kantor BNPP Jakarta.
Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman menjelaskan bahwa kerja sama ini penting karena kawasan perbatasan memiliki kompleksitas masalah yang perlu pendekatan terintegrasi antar kementerian dan lembaga.
“Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” kata Makhruzi.
Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) 2025–2029 yang meliputi pengelolaan batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan.
Pengelolaan BWN-KP mencakup 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari 26 PLBN tersebut, sebanyak 15 telah terbangun, tiga belum terbangun, dan delapan masuk dalam rencana pembangunan gelombang III.
Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri atas 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk.
Menurut Makhruzi keragaman kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas setiap daerah.
Sesuai arahan Presiden, BNPP juga mendorong agar produk Indonesia seperti makanan, budaya, dan pendidikan “membanjiri” kawasan perbatasan. Selain itu BNPP mengundang CSR dan investor lewat program Indonesia memanggil kawasan perbatasan.
Sementara itu, Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro mengatakan kompleksitas persoalan daerah perbatasan membutuhkan desain tata kelola yang dapat menyesuaikan kewenangan dengan karakteristik wilayah.
“Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam,” kata Siti.
Ia menjelaskan BRIN mengembangkan gagasan Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance sebagai pendekatan distribusi kewenangan secara adaptif sesuai karakteristik wilayah perbatasan. Model tersebut mencakup kebijakan, kelembagaan, dan instrumen pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas daerah.
Siti mengatakan model tersebut terdiri atas lima komponen utama, yaitu konteks struktural, core governance model, mekanisme desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.
Siti juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.
Pendekatan multilevel governance dinilai diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
