JAKARTA, SPN — Setelah lebih dari 50 tahun dipenuhi pedagang kaki lima, trotoar Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur akhirnya kembali berfungsi sebagai ruang publik. Penataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 24–31 Agustus 2026 menjadi salah satu langkah besar mengembalikan ketertiban di kawasan pasar yang dikenal sebagai salah satu pasar tertua di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi relokasi pedagang pada Selasa (1/9). Ia memastikan proses penataan dilakukan dengan mengutamakan keberlangsungan usaha para pedagang, bukan sekadar memindahkan mereka dari badan jalan.
“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya,” ujar Pramono.
Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan direlokasi ke Lokbin Kramat Jati, 45 pedagang kue ke Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya dipindahkan ke pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Menurut Pramono, penataan Kramat Jati bukan pekerjaan mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an atau lebih dari lima dekade, sehingga dibutuhkan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, keberhasilan penataan tidak lepas dari dukungan pedagang, tokoh masyarakat, dan pengurus paguyuban. Pemerintah memilih pendekatan humanis agar pedagang tetap memiliki ruang usaha yang layak sekaligus mengembalikan fungsi trotoar dan fasilitas umum.
Sebagai bentuk dukungan selama masa adaptasi, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi pasar selama enam bulan kepada seluruh pedagang yang direlokasi. Nilainya mencapai Rp180.000 per bulan atau sekitar Rp6.000 per hari untuk setiap pedagang.
Selain itu, berbagai fasilitas di lokasi binaan turut diperbaiki, mulai dari saluran air, peningkatan sirkulasi udara, hingga penambahan kipas angin agar lingkungan berdagang lebih nyaman dan higienis.
Tak hanya penataan fisik, Pemprov juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan koperasi pedagang. Koperasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok, termasuk menyuplai ikan segar dengan harga terjangkau ke rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” ungkap Pramono.
Gubernur juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi lokasi binaan agar para pedagang lebih mudah mendapatkan kembali pelanggan setelah berpindah tempat.
Pemprov DKI turut menyiapkan lahan penampungan tambahan yang berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Lokasi tersebut ditargetkan siap digunakan dalam waktu tiga pekan sehingga seluruh pedagang dapat tertampung secara optimal.
“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” tutur Pramono.
Meski mengedepankan pendekatan humanis, Pramono menegaskan penertiban tetap akan dilakukan apabila masih ada pedagang yang kembali berjualan di badan jalan.
“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.
Pedagang Dukung Penataan
Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut baik proses penataan yang dilakukan melalui dialog antara pemerintah dan pedagang. Ia mengatakan seluruh pedagang telah diimbau memanfaatkan lokasi binaan yang disediakan.
“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.
Ia juga mengapresiasi perhatian Pemprov DKI selama masa transisi dan menyatakan komitmen pedagang untuk menjaga ketertiban bersama.
“Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung,” pungkasnya.
Sebelum relokasi dilakukan, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar penataan terpadu di kawasan Pasar Kramat Jati dengan melibatkan delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan meliputi perbaikan trotoar dan drainase, penataan utilitas, pendataan pedagang, pengaturan lalu lintas, hingga pengamanan kawasan.
Penataan koridor Jalan Raya Bogor juga mencakup perbaikan median jalan, pengecatan kanstin, serta peningkatan akses menuju Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati sebagai tempat relokasi pedagang. Upaya ini menjadi fondasi sebelum 614 pedagang dipindahkan ke lokasi usaha yang lebih tertib dan layak. ***
