JAKARTA, SPN – Kementerian Kehutanan menutup sementara kegiatan pendakian di 9 taman nasional yang masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kebakaran sekaligus melindungi keselamatan pendaki.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penutupan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan titik api, kondisi cuaca kering, dan indeks kekeringan yang tinggi di sejumlah kawasan konservasi.
“Kami menutup sementara 9 taman nasional yang rawan karhutla. Ini langkah preventif agar tidak ada aktivitas manusia yang memicu kebakaran di musim kemarau,” ujarnya di Jakarta, Senin (31/08/2026).
Ia mengatakan penutupan sementara bukan untuk membatasi keinginan para pendaki. Namun ia kembali menjelaskan bahwa penutupan untuk menjaga keselamatan para pendaki dan memperlancar penanganan karhutla. “Ini sekali lagi maksudnya adalah bukan kita membatasi keinginan para pendaki untuk menaiki taman nasional kita, tapi karena risiko yang sangat tinggi seperti yang terjadi terakhir di Bromo Tengger dan Semeru yang akhirnya mengakibatkan ada 170-an pendaki yang terjebak,” kata Menhut Raja Juli
Berikut 9 taman nasional yang ditutup sementara:
1. Taman Nasional Gunung Rinjani – NTB
2. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango – Jawa Barat
3. Taman Nasional Gunung Merbabu – Jawa Tengah
4. Taman Nasional Gunung Merapi – DIY & Jawa Tengah
5. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru – Jawa Timur
6. Taman Nasional Gunung Ciremai – Jawa Barat
7. Taman Nasional Gunung Lawu – Jawa Tengah & Jawa Timur
8. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan – Lampung, Bengkulu, Sumsel
9. Taman Nasional Gunung Palung – Kalimantan Barat
Menhut menjelaskan, penutupan berlaku untuk seluruh jalur pendakian, camping, dan kegiatan wisata alam lainnya. Petugas Balai Taman Nasional juga diperintahkan meningkatkan patroli dan posko pemantauan karhutla. “Kami minta masyarakat dan komunitas pecinta alam memahami. Keselamatan ekosistem dan manusia nomor satu. Pendakian bisa dibuka lagi setelah kondisi aman dan hujan turun,” tegasnya.
Kementerian juga berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan jika ditemukan titik api.
