JAKARTA, SPN – Sejumlah warga Kepulauan Seribu mengeluhkan sistem pemesanan tiket kapal reguler milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Keluhan tersebut mencakup kuota tiket yang dinilai cepat habis sesaat setelah dibuka, proses pemesanan yang dianggap kurang praktis, hingga munculnya biaya administrasi pada setiap transaksi.
Keluhan itu disampaikan warga di Pelabuhan Utama Pulau Pramuka, Rabu (1/7/2026). Mereka menilai sistem pemesanan tiket yang kini dilakukan secara daring belum sepenuhnya memudahkan masyarakat yang bergantung pada kapal reguler sebagai moda transportasi utama menuju Jakarta.
Riyanto (28), warga Pulau Pramuka, mengatakan warga harus menunggu hingga tengah malam untuk memperoleh tiket karena sistem dibuka pada pukul 00.00 WIB.
“Kalau ingin dapat tiket harus begadang. Begitu sistem dibuka jam 12 malam, tidak lama kemudian tiket sudah habis. Kami yang benar-benar membutuhkan kapal justru sering tidak kebagian,” ujar Riyanto dilansir dari berita pulau seribu.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya dialaminya. Banyak warga yang menggunakan kapal untuk bekerja, berobat, menempuh pendidikan, maupun mengurus administrasi di Jakarta juga mengalami kesulitan memperoleh tiket.
Selain kuota yang cepat habis, Riyanto menilai proses pemesanan masih memerlukan banyak tahapan karena pengguna harus mengisi data setiap penumpang secara lengkap.
“Kadang baru selesai isi data, tiketnya sudah habis duluan,” katanya.
Keluhan lain yang disoroti warga adalah adanya biaya administrasi pada setiap transaksi pembelian tiket. Mereka mempertanyakan dasar pengenaan biaya tersebut karena saat pemesanan masih menggunakan aplikasi JaketBoat, biaya administrasi tidak dikenakan.
“Yang kami pertanyakan bukan besar kecilnya biaya itu, tetapi untuk apa penggunaannya. Dulu tidak ada, sekarang ada. Kami berharap ada penjelasan yang terbuka,” ucap Riyanto.
Berdasarkan pantauan di sistem pemesanan tiket berbasis web yang kini digunakan, biaya administrasi memang tercantum dalam rincian pembayaran.
Selain itu, warga berharap pemerintah menyediakan kuota khusus bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Menurut mereka, warga pulau memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi sehingga perlu memperoleh prioritas dalam akses transportasi laut.
Seorang petugas di Pelabuhan Utama Pulau Pramuka yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa keluhan mengenai sistem pemesanan tiket kerap disampaikan masyarakat.
Warga berharap Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengevaluasi sistem pemesanan tiket, mulai dari mekanisme pembukaan kuota, kemudahan proses pemesanan, hingga transparansi biaya administrasi.
Mereka juga meminta adanya penjelasan dari Bank Jakarta terkait dasar pengenaan biaya administrasi, termasuk mekanisme pengelolaan dan peruntukannya agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan terkait berbagai keluhan tersebut. ***
