JAKARTA, SPN – Barisan Jakarta (BAJA) menilai rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek tidak bertentangan dengan upaya pengendalian pencemaran udara. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Ketua Umum BAJA, R. Lintang Fisutama, mengatakan Transjakarta telah menjadi tulang punggung transportasi publik di Jakarta dengan melayani lebih dari 1,4 juta perjalanan setiap hari. Sepanjang 2025, jumlah pelanggan tercatat mencapai 413 juta perjalanan atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2022.
“Semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi publik, semakin besar kontribusinya dalam mengurangi kemacetan, konsumsi bahan bakar fosil, dan emisi kendaraan bermotor,” ujar Lintang, Senin (29/6).
Ia menjelaskan, komitmen terhadap transportasi ramah lingkungan juga diwujudkan melalui pengoperasian 500 bus listrik yang bebas emisi gas buang di titik penggunaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong budaya menggunakan angkutan umum, salah satunya melalui kebijakan penggunaan transportasi publik bagi aparatur sipil negara setiap hari Rabu.
Menurutnya, kualitas layanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, integrasi antarmoda, serta jangkauan layanan menjadi faktor utama yang menentukan minat masyarakat menggunakan transportasi publik, bukan semata-mata besaran tarif.
Saat ini, Transjakarta telah menjangkau sekitar 92,4 persen populasi Jakarta dengan mengoperasikan 244 rute dan lebih dari 5.000 armada. Layanan tersebut juga didukung 18 rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan serta terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara, hingga Kereta Cepat Whoosh.
BAJA juga menilai pengelolaan subsidi transportasi publik berjalan semakin efisien. Di sisi lain, program Kartu Layanan Gratis (KLG) tetap memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, peserta didik, ASN, PJLP, veteran, tenaga pendidik, penghuni rumah susun, hingga kelompok rentan lainnya.
Berdasarkan kajian dampak ekonomi 2025, setiap Rp1 triliun subsidi Transjakarta disebut mampu menghasilkan sekitar Rp3,2 triliun dampak ekonomi nasional, sekaligus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi dari penurunan emisi polutan.
“Transportasi publik yang murah tetapi kualitasnya menurun bukanlah solusi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Karena itu, penyesuaian tarif yang dilakukan secara terukur dengan tetap melindungi kelompok penerima subsidi merupakan langkah yang rasional,” kata Lintang.
BAJA juga mengajak seluruh pihak melihat kebijakan transportasi publik secara menyeluruh. Organisasi tersebut menilai Transjakarta telah menjadi bagian dari solusi dalam pengendalian pencemaran udara melalui peningkatan jumlah pengguna, perluasan layanan, serta elektrifikasi armada.
Selain itu, disampaikan Lintang, BAJA berharap perhatian terhadap isu lingkungan juga diarahkan pada persoalan pengelolaan sampah yang dinilai menjadi tantangan besar di Jakarta dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. ***
