TNI -AD dan BP Tapera, Bank Mandiri Lakukan MoU Untuk KPR FLPP

Avatar photo
Menteri PKP saat menyaksikan MoU antara TNI AD dgn BP Tapera dan Bank Mandiri (foto: pkp/ ristyan)
Menteri PKP saat menyaksikan MoU antara TNI AD dgn BP Tapera dan Bank Mandiri (foto: pkp/ ristyan)

Jakarta, SPN – Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) Dengan Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT. Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman untuk KPR FLPP disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Mabes TNI, Jakarta,Kamis (6/2/25).

Menurut Menteri Ara, TNI AD dengan BP Tapera serta Bank Mandiri melakukan Dukungan Penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

“Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman terkait tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil-sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ada tiga komponen ya pertama prajurit, kedua ASN TNI-AD, ketiga masyarakat.
Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif ya bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian berdasarkan ini kami ketahui yang akan dibangun ada 5.517 unit” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Darmawan Junaidi

Menteri PKP menjelaskan, lingkup kerjasama adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

“Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes,” katanya.

Menteri PKP menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari.  Ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Prabowo.Semoga beliau ada kelonggaran waktu dan berkenan untuk hadir.

“Kami juga akan segera buat undangan dari dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten,” katanya.