JAKARTA, SPN — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics. Satgas ini disiapkan untuk mengawal pelaksanaan agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi konstitusi.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, mengatakan pembentukan Satgas Prabowonomics bukan sekadar gerakan politik atau slogan. Menurutnya, satgas tersebut dibentuk untuk mendorong implementasi ekonomi yang berpijak pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia,” ujar Rivqy di Kantor DPP PKB, Kamis (13/8/2026).
Ia mengatakan Panji Bangsa akan berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi rakyat.
Menurut Rivqy, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah dan pelaku usaha rakyat, juga harus menjadi perhatian.
“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” katanya.
Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau Ary, mengatakan satgas akan menjalankan sejumlah kegiatan, mulai dari forum diskusi kelompok hingga pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan pemerintah di daerah.
“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujar Ary.
Sejumlah dialog dengan kelompok masyarakat juga telah disiapkan. Agenda tersebut dimulai pada 18 Agustus 2026 di Jawa Barat bersama kelompok santri, dilanjutkan 22 Agustus di Sulawesi Selatan bersama kepala desa dan aktivis desa.
Selanjutnya, dialog digelar pada 28 Agustus di Jawa Timur bersama komunitas nelayan, 8 September di Jakarta dengan melibatkan kelompok ekonomi kreatif, serta 15 September di Jawa Tengah bersama kelompok petani.
Ary menegaskan dialog tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai forum dukungan terhadap pemerintah. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan ekonomi di lapangan.
“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” katanya.
Dengan pembentukan Satgas Prabowonomics, Panji Bangsa menempatkan diri sebagai kelompok yang akan mengawal sekaligus memantau agenda ekonomi pemerintahan Prabowo. Satgas diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kondisi masyarakat di lapangan, terutama dalam memastikan agenda pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. ***
