Fauzi Bowo Jelaskan Obligasi Daerah Dibutuhkan untuk Percepat Pembangunan Jakarta

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sekaligus Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB).

JAKARTA, SPN — Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai penerbitan obligasi daerah tetap diperlukan meski DKI Jakarta memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbesar di Indonesia, karena instrumen tersebut dapat mempercepat pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis.

Penjelasan tersebut disampaikan Fauzi Bowo kepada Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dalam percakapan pada 24 Juli 2026 yang kemudian dipublikasikan dalam sebuah artikel yang dibagikan di media sosial oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, Fauzi Bowo menjelaskan bahwa obligasi daerah bukan bertujuan menutup kekurangan anggaran, melainkan menjadi instrumen pembiayaan yang mendorong pengelolaan keuangan daerah lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.

“Esensi obligasi daerah bukan sekadar mencari tambahan dana pembangunan, tetapi membangun budaya tata kelola keuangan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab,” kata Sugiyanto mengutip penjelasan Fauzi Bowo dikutip Rabu, (28/7/2026).

Jelajahi Keindahan Tropis Kepulauan Seribu
Ad ⓘ

Sugiyanto menjelaskan, kebutuhan pembangunan Jakarta yang terus meningkat membuat pemerintah memerlukan alternatif pembiayaan selain APBD. Menurut dia, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk belanja wajib sehingga ruang fiskal untuk membiayai proyek investasi baru menjadi terbatas.

Ia menambahkan obligasi daerah memungkinkan pemerintah memperoleh pendanaan di awal untuk membangun proyek-proyek strategis, sementara pengembaliannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Sugiyanto juga menyebut instrumen serupa atau municipal bonds telah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Britania Raya, Prancis, Jerman, dan sejumlah kota di India untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, keberhasilan penerbitan obligasi daerah bergantung pada kualitas proyek yang dibiayai, kemampuan fiskal pemerintah daerah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.