JAKARTA, SPN – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut diterima pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026.
Rapat penerimaan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Rinciannya, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi Demokrat 18 orang, Fraksi PDI Perjuangan 14 orang, Fraksi Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, dan Fraksi PAN 1 orang. Totalnya 120 anggota dari 8 fraksi.
Jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Pimpinan DPR menyatakan usulan diterima sesuai Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Materi yang disampaikan pengusul berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR menegaskan materi tersebut merupakan pendapat para pengusul, dan proses selanjutnya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Usulan HMP dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 12 November 2026, dengan agenda pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Penting ditegaskan, pengajuan HMP bukan berarti Wakil Presiden telah dimakzulkan. HMP merupakan tahap awal yang masih harus melalui pembahasan dan mekanisme konstitusional berikutnya. Kita tunggu prosesnya bersama.
