Jakarta SPN — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan bencana di Pulau Sumatera dengan menambah dukungan alat berat dan sarana prasarana di sejumlah wilayah terdampak. Hingga Minggu (4/1/2026) pukul 20.00 WIB, ditambahkan 39 unit alat berat dari dukungan BUMN Karya sehingga total alat berat yang telah dimobilisasi mencapai 1.709 unit, meningkat dari sebelumnya 1.670 unit.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan seluruh sumber daya terus dikerahkan untuk mendukung penanganan bencana, khususnya pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi. Hal tersebut dinyatakan Dody di Jakarta (4/1/2026)
Penambahan alat berat difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, serta mendukung distribusi logistik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Provinsi Aceh, tambahan alat berat meliputi 13 unit excavator, 1 backhoe loader, 4 wheel loader, dan 5 dump truck yang ditempatkan antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Di Provinsi Sumatera Utara, ditambahkan 15 excavator, 1 backhoe loader, 1 wheel loader, 2 dump truck, 1 bulldozer, dan 1 unit pickup untuk mendukung penanganan, termasuk pada ruas Tarutung–Sibolga. Sementara di Provinsi Sumatera Barat dilakukan penyesuaian kebutuhan dengan pengurangan 6 excavator dan penambahan 1 mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Selain alat berat, dukungan infrastruktur darurat juga diperkuat melalui penambahan Jembatan Bailey. Saat ini Jembatan Bailey yang disiagakan menjadi 16 unit, dengan sebaran di Aceh bertambah dari 11 unit menjadi 14 unit, di Sumatera Utara tersedia 2 unit, dan di Sumatera Barat tidak ada yang terpasang karena akses telah pulih.
Seluruh sumber daya yang dimobilisasi akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, membuka kembali konektivitas wilayah, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.










