JAKARTA, SPN – Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak angket adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah.
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan wartawan mengenai tanggapan pemerintah terkait adanya wacana hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa, (10/11/2026.
Yusril menjelaskan hak angket disebut juga hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah.
“Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai ‘kebijakan’. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan,” kata Yusril.
Dalam hukum positif Indonesia, hak angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Pasal tersebut menyebutkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Yusril menegaskan hak angket bukan istilah baru. Sejak 1954 sudah ada, ditandai dengan UU Nomor 7 Tahun 1954 tentang Angket. Saat itu angket berada dalam sistem parlementer, namun kini tetap melekat di DPR dan diadopsi dalam UU MD3.
Ia juga menegaskan setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang harus mendapat pengawasan. DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut.
“Karena KPK dibentuk oleh undang-undang, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK untuk melihat sejauh mana pelaksanaan UU oleh KPK,” ujar Yusril.
Yusril menilai KPK dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif, karena melakukan supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK independen tapi eksekutif, dan dibiayai APBN.
Yusril bahkan menyebut tidak hanya KPK yang dapat menjadi objek hak angket, Mahkamah Agung (MA) pun dapat dijadikan objek hak angket sepanjang tidak berkaitan dengan persoalan perkara yudisial.
Namun Yusril mengingatkan ada batasnya. Hak angket tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, karena UUD NRI 1945 sudah mengatur khusus penyelesaian itu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Hasil angket pun hanya berbentuk rekomendasi atau paling jauh adalah pernyataan pendapat DPR,” kata Yusril.
Untuk menjadi hak angket DPR, usulan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.
