JAKARTA, SPN – Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niatan mundur menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Istana sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat tersebut. Prasetyo menegaskan kabar itu tidak benar.
“Kami ingin juga meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan dalam niatan tersebut. Nah dalam diskusi Bapak Presiden bilang hanya memberikan saran-saran,” ujar Prasetyo.
Dalam diskusi itu, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dokumen yang dimaksud adalah sertifikat ijazah yang digunakan dalam pencalonan pada Pilpres 2024.
Polemik itu menguat setelah MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Sementara MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA.
Meski niat mundur telah disampaikan, status Gibran hingga saat ini masih Wakil Presiden. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hal tersebut.
“Mas Gibran masih wapres,” kata Puan seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026).
Secara konstitusional, mundur atau dimundurkannya Wapres tetap harus melalui mekanisme sidang istimewa DPR. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan hal itu.
“Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa,” tegas Jazilul.
Di DPR, sebanyak 50 anggota dari enam fraksi juga telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
