Wamenlu RI lebih lanjut juga mengajak DK PBB untuk dapat menegaskan relevansinya di tengah situasi global yang semakin kompleks. Untuk itu, dia menyerukan terutama kepada negara anggota tetap DK PBB untuk menghentikan kebuntuan dan mendorong reformasi di DK PBB.
“Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan,” kata Arrmanatha.
Sesi Debat Terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB pada Januari. Agenda “Middle East, including the Palestinian Question” telah menjadi salah satu agenda utama DKK PBB selama lebih dari tujuh dekade dan dibahas secara berkala setiap tiga bulan.
Partisipasi aktif Indonesia dalam Sidang itu menunjukkan komitmen teguh terhadap perjuangan bangsa Palestina. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu pada awal Januari.
Sidang tersebut juga dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat menteri, antara lain Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia dan Sierra Leone, yang meneguhkan isu Palestina sebagai isu yang menjadi perhatian tinggi dari negara di berbagai kawasan.
