Jakarta, SPN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar perhitungan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang direncanakan berlaku pada 2025.
“BPKP akan secara resmi bersurat kepada asosiasi pengembang untuk mendapatkan informasi mengenai biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah sebagai bagian dari evaluasi skema FLPP,” ujar Menteri Ara di Jakarta, Kamis malam (30/1/2025).
Menteri Ara menegaskan bahwa data biaya pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penetapan harga rumah subsidi yang lebih adil dan bijak.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menentukan harga rumah subsidi yang lebih tepat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti inflasi dan aspek ekonomi lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan sektor perumahan harus menguntungkan semua pihak, baik rakyat, negara, maupun pengusaha.
“Pengusaha harus mendapatkan keuntungan yang wajar karena mereka juga membayar pajak. Namun, rakyat juga harus mendapatkan rumah dengan kualitas yang layak dan harga yang wajar. Negara pun harus mendapatkan manfaat dari pajak dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas Menteri Ara.
Selain itu, Menteri Ara juga menyoroti pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan rumah subsidi ini.
“Rumah subsidi ini didanai oleh APBN, dan sesuai arahan Presiden, harus diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Prosesnya juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pada tahun 2025, Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain skema FLPP dengan mengatur ulang porsi dana APBN dan perbankan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghemat anggaran negara serta meningkatkan jumlah rumah subsidi yang bisa disalurkan melalui KPR FLPP.
Pemerintah telah menetapkan alokasi Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025. Dengan perubahan porsi penyaluran FLPP, diharapkan jumlah rumah subsidi yang tersedia dapat meningkat secara signifikan.
