Secara kodrati, tugas seniman adalah menciptakan karya, sedangkan budayawan melahirkan gagasan besar untuk menjaga kesinambungan kebudayaan bahkan peradaban.
Namun tanggung jawab tersebut tidak menghapus kebutuhan akan kerja-kerja teknokratis. Justru melalui perangkat teknokratislah arah masa depan dapat dirumuskan secara sistematis: bagaimana memastikan tujuan tercapai, bagaimana merancang tata kelola yang rapi, dan bagaimana mencegah persoalan menjadi tumpang-tindih atau “benang kusut”.
Selain itu, impact analysis menjadi instrumen penting untuk menilai apakah kegiatan seni dan budaya telah memberi manfaat, membawa kemaslahatan publik, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi yang terukur, kegiatan hanya akan berputar tanpa arah.
Di Jakarta, peran Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) semakin penting. Namun, dari berbagai diskusi dalam Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ), muncul sejumlah pertanyaan strategis: Apakah DKJ bekerja hanya dalam ranah kesenian atau juga dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas? Apakah DKJ harus menjadi pemikir strategis, atau sekadar operator kegiatan?
Bagaimana relasi DKJ dengan generasi muda, apakah Gen-Z merasa bahwa DKJ relevan bagi mereka? Bagaimana posisi DKJ di antara lembaga lain seperti Akademi Jakarta, BLUD TIM, dan Dinas Kebudayaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat diabaikan. Dalam teori kebijakan publik, isu-isu seperti ini termasuk dalam problem stream, yakni masalah nyata yang harus dipahami sebelum merumuskan kebijakan yang tepat.
Isu lain yang tak kalah penting adalah mengenai posisi kesenian rakyat. Apakah DKJ perlu turut membina seni rakyat? Jika ya, bagaimana mekanismenya? Di berbagai kota besar dunia, seni rakyat menjadi inti kebijakan budaya agar kebudayaan tidak menjadi elitis.
Selain itu, terdapat tantangan generation gap. Generasi muda hidup dalam budaya digital yang cair dan berbasis jejaring, bukan institusi formal. Tanpa jembatan strategis, DKJ berisiko kehilangan relevansinya di mata generasi baru.
DKJ tidak boleh direduksi menjadi pelaksana kegiatan atau event organizer. Marwah DKJ adalah menjadi strategic thinker bagi wilayah kesenian bahkan kebudayaan di Jakarta. Pengerdilan peran hanya akan menjauhkan lembaga dari mandat utama.
Proses-proses teknokratis seperti analisis kebutuhan, perencanaan, tata kelola, dan impact analysis adalah bagian dari good cultural governance. UNESCO poada tahun 2005 menegaskan bahwa keberlanjutan budaya mensyaratkan kebijakan dan strategi yang jelas, serta lembaga yang mampu menerapkan pengelolaan berbasis bukti (evidence-based cultural policy).
