Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (18/2). Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak bencana.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa progres penanganan menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor. Untuk layanan dasar, pemulihan air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit SPAM atau sekitar 87 persen kembali berfungsi.
Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional telah kembali beroperasi 100 persen. Sementara itu, progres jalan daerah mencapai 93 persen dan jembatan daerah 63 persen. Pada sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak tengah dalam penanganan dengan capaian 81 persen. Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah tertangani sepenuhnya. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian tetap menunjukkan progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Menteri Dody mengungkapkan kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 mencapai Rp73,98 triliun, yang terdiri dari Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk rehabilitasi serta rekonstruksi. Kebutuhan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, saat kami menganggarkan Rp73,98 triliun untuk empat tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun. Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB. Namun dari Rp4,3 triliun yang sudah kami anggarkan, memang sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Saya berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” tegas Dody.
Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah juga mengoptimalkan program cash for work atau padat karya tunai (PKT) untuk mempercepat pemulihan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi warga terdampak. Skema ini telah berjalan sejak Desember 2025.
“Alhamdulillah Kementerian PU semakin menggencarkan padat karya untuk kawasan yang masih tanggap darurat sesuai arahan DPR RI. Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” jelasnya.
Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, pemerintah mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket untuk mengendalikan material dari hulu sungai. Menutup rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia juga menegaskan komitmen DPR dalam mendukung tambahan anggaran untuk percepatan pemulihan.
“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah. Kami juga sepakat melakukan percepatan permukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat melalui sistem pembayaran cash for work atau padat karya tunai,” tegasnya.
Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dilakukan secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan.
