Meskipun berada di wilayah administratif DKI Jakarta, Pulau Harapan sering kali luput dari perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur.
Keterbatasan akses transportasi dan lokasi yang jauh dari pusat kota membuat wilayah ini rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Padahal, pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Nahrawi menegaskan bahwa perbaikan gedung SD Negeri Pulau Harapan 01 Pagi bukan hanya tanggung jawab lokal, melainkan juga kewajiban pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa seluruh anak di wilayah DKI Jakarta mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Kami meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera melakukan tinjauan lapangan dan mengambil langkah konkret. Jangan sampai kita menunggu kecelakaan terjadi baru bertindak. Ini soal nyawa anak-anak kita,” pungkasnya.
Sejumlah aktivis pendidikan di Jakarta juga turut menyuarakan pentingnya penanganan cepat terhadap masalah ini. Mereka menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, mengingat pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa.
“Kami berharap Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya memberikan janji-janji kosong, tapi benar-benar turun tangan. Anak-anak di Pulau Harapan punya hak yang sama dengan anak-anak di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan untuk menikmati pendidikan yang berkualitas,” kata salah satu aktivis.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait permintaan perbaikan gedung SD Negeri Pulau Harapan 01 Pagi.
Namun, warga setempat berharap agar pemerintah segera merespons dengan aksi nyata, demi masa depan anak-anak Pulau Harapan yang layak mendapatkan pendidikan terbaik.
