Aceh SPN – Dody Hanggodo meninjau kesiapan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, Rabu (25/02). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan dukungan operasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh berjalan optimal.
Hunian tersebut disiapkan sebagai fasilitas pendukung bagi jajaran Kementerian PU yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di lapangan. Pembangunannya dilaksanakan melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody didampingi Kasatgas Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Arie Setiadi Moerwanto serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah.
Hunian dibangun dengan konsep modular guna mendukung kecepatan pelaksanaan dan efisiensi konstruksi, sekaligus menjamin standar kelayakan serta keselamatan bagi personel yang bertugas.
“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini dan telah terbukti kualitas serta ketahanannya,” ujar Menteri Dody.
Fasilitas yang tersedia meliputi bangunan dormitory dan kantor (office) dengan kapasitas 84 orang di Aceh Tamiang dan 36 orang di Kota Langsa. Hunian tersebut dilengkapi ruang tidur, ruang kerja, ruang rapat, pantry, sanitasi, musholla, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang koordinasi dan aktivitas lapangan.
Menurut Menteri Dody, keberadaan hunian ini merupakan bagian dari penguatan dukungan logistik dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh.
“Kami ingin memastikan seluruh jajaran yang bertugas, khususnya di bidang penanganan kebencanaan, dapat bekerja maksimal. Dukungan fasilitas ini penting agar koordinasi dan respons di lapangan semakin efektif,” tegasnya.
Hunian dibangun di lokasi strategis guna memudahkan mobilitas personel dalam menjalankan tugas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur, baik di Aceh maupun wilayah sekitarnya.
Melalui penyediaan dukungan operasional ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan percepatan pembangunan dan penanganan pascabencana berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
