Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan banjir di sejumlah wilayah rawan genangan di Jawa Barat, khususnya Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, serta Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Upaya ini dilakukan melalui kombinasi langkah darurat dan pembangunan permanen untuk menekan risiko banjir berulang saat musim hujan sekaligus memperkuat ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif warga.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa sejak awal banjir terjadi, pihaknya langsung melakukan koordinasi intensif dan pemantauan lapangan secara berkala. Ia menyebut penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial ataupun instan karena menyangkut persoalan teknis hingga pembebasan lahan, serta membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. (14/02/26)
Di Karangligar, penanganan difokuskan pada pengendalian aliran balik melalui saluran pembuang dan penguatan tanggul. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Marasi Deon Joubert, menjelaskan bahwa pekerjaan pemasangan kisdam tengah dilakukan di Saluran Pembuang Kedunghurang dan Cidawolong. Progres pemasangan terus berjalan dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pekerjaan lanjutan berupa pemasangan corrugated concrete sheet pile (CCSP) dan geobag, serta pembangunan tanggul sepanjang 1,7 kilometer. Seluruh rangkaian pengendalian banjir di Karangligar ditargetkan tuntas pada Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Karawang pun disebut telah berkoordinasi untuk mempercepat penerbitan status kondisi mendesak sebelum pekerjaan lanjutan dimulai, yang akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat.
Sementara itu, di Muara Gembong, Bekasi, penanganan difokuskan pada wilayah hilir Sungai Citarum yang rentan terdampak pasang laut dan limpasan sungai. Tercatat ada 10 titik penanganan, terdiri atas tujuh titik darurat dan tiga titik permanen. Sebagian besar pekerjaan darurat telah selesai atau sedang berjalan, sementara beberapa titik lainnya memerlukan sosialisasi lanjutan kepada warga.
Untuk penanganan permanen, pemerintah masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena posisi kaki tanggul berada di bawah akses jalan desa. Pelaksanaan pekerjaan permanen direncanakan mulai terkontrak pada Maret 2026 dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pengendalian banjir di Karawang dan Bekasi merupakan bagian dari komitmen dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proyek berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kawasan terdampak.
