Ambon, SPN – Pemerintah Provinsi Maluku menyepakati target penyediaan calon petani dan calon lokasi (CPCL) seluas 7.350 hektare dalam program hilirisasi perkebunan yang digagas Kementerian Pertanian.
“Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Maluku,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa (23/9/2025) ketika mengikuti Rakor Hilirisasi Pertanian para Gubernur dengan Menteri Pertanian
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta.
Gubernur Hendrik memastikan Maluku siap memenuhi target CPCL tersebut, antara lain kakao 1.200 hektare dan pala 2.250 hektare di Maluku Tengah, pala 1.200 hektare di Seram Bagian Timur, pala 1.300 hektare di Buru Selatan, dan pala 1.400 hektare di Seram Bagian Barat.
Menurutnya hal itu sebagaimana pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyampaikan Maluku mendapat alokasi bantuan hilirisasi perkebunan mulai 2025 hingga 2027.
Tak hanya itu, pada tahun depan, Maluku akan memperoleh program perluasan tanaman pala seluas 500 hektare di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara pada 2027, bantuan meluas mencakup rehabilitasi dan perluasan 8.005 hektare untuk komoditas pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam, dan sagu.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan petani,” katanya.
Pada kesempatan itu juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menambahkan capaian swasembada beras sebesar 4,2 juta ton merupakan yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir, dan FAO mengakui Indonesia sebagai produsen pangan dunia.
