JAKARTA, SPN — Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik parkir liar di sejumlah ritel modern dan lokasi usaha di Jakarta.
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan pungutan parkir tidak boleh dilakukan jika pengelola mencantumkan fasilitas parkir gratis.
“Kalau sebuah gerai mencantumkan ‘Parkir Gratis’, jangan sampai konsumen tetap dimintai uang oleh juru parkir. Ini harus ditertibkan,” ujar Jupiter, Kamis (13/8).
Menurutnya, jika parkir berbayar, pengelolaannya harus resmi dan transparan. Tarif, pengelola, mekanisme pembayaran, hingga tanggung jawab atas keamanan kendaraan harus jelas.
- Setelah Naik 128 Persen, Kunjungan Wisman ke Sumsel Malah Terjun Bebas di September 2026
- Lanal Ternate Gelar Kejuaraan Open Water Swimming II Memperingati HUT ke 81 TNI dan HUT ke 27 Provinsi Maluku Utara
- Dua Siswi SMP Kristen Kalam Kudus Ambon Wakili Maluku di OPSI 2026, Gubernur: Jaga Disiplin dan Fokus
“Kalau parkirnya berbayar, harus jelas siapa pengelolanya, berapa tarifnya, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan bagaimana perlindungan terhadap kendaraan konsumen,” katanya.
Pansus juga menyoroti kasus parkir di Tambora, Jakarta Barat, yang viral setelah pengendara disebut dimintai Rp5.000 tanpa diberikan karcis.
Jupiter menilai pungutan tanpa karcis dan tanpa pengelolaan resmi harus ditertibkan karena merugikan masyarakat.
Pansus mendorong penataan parkir secara proporsional. Gerai atau pusat usaha berskala besar dengan lahan parkir memadai dinilai perlu memiliki sistem parkir resmi. Sementara usaha kecil dan UMKM perlu mendapat penyesuaian agar kebijakan tidak menjadi beban.
“Tujuan kita bukan sekadar menertibkan jukir liar. Parkir harus tertib, legal, aman, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tandasnya. ***
