Dalam kesempatan tersebut, Dody menyebut bahwa Kementerian PU ke depan akan lebih banyak mengandalkan skema KPBU. Menurutnya, jika skema investasi swasta dianggap menarik dan menguntungkan bagi semua pihak, pemerintah akan mendorong agar proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak swasta.
“Skema KPBU menjadi pilihan utama kami ke depan. Kalau skema hitungannya menarik bagi swasta, kami sangat terbuka menyerahkan proyek tersebut untuk dikerjakan swasta, tentunya dengan pengawasan dan kualitas yang jelas terjamin,” jelasnya.
Menteri Dody juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran proyek pembangunan. Menurutnya, tanpa partisipasi aktif dari pemda, sulit bagi proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan lancar sesuai jadwal.
“Pemda harus proaktif, jangan hanya mengandalkan pusat. Soal pembebasan lahan misalnya, mereka jauh lebih tahu kondisi wilayahnya, sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegas Dody.
Di akhir pertemuan, Dody menyambut baik komitmen HIPMI yang telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung proyek strategis, terutama program pembangunan lumbung pangan. Ia berharap kolaborasi dengan HIPMI dapat mempercepat implementasi proyek infrastruktur yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Sementara itu, Akbar Himawan Buchari menegaskan kesiapan HIPMI dalam merealisasikan arahan Menteri PU. Ia mengatakan HIPMI akan segera menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mempersiapkan langkah-langkah konkret, termasuk memfasilitasi investor untuk segera terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional.
