Jakarta, SPN – Menteri Pekerjaan Umum ( PU), Dody Hanggodo tekankan Konektivitas dan Efektifitas Infrastruktur Kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI ). Hal tersebut diungkapkan Menteri Dody saat menerima kunjungan jajaran pengurus Himpunan HIPMI yang dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari, pada Rabu (12/3/25).
Menurutnya dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU tersebut, dibahas berbagai strategi pembangunan infrastruktur nasional, termasuk implementasi program yang meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dalam paparannya, Akbar menyampaikan bahwa HIPMI mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk membantu mensukseskan program strategis nasional, khususnya terkait pembangunan lumbung pangan. Untuk itu, HIPMI memerlukan arahan dari Kementerian PU mengenai kelanjutan proyek-proyek infrastruktur, baik yang dibiayai melalui APBN maupun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kami datang untuk mendapatkan arahan dari Pak Menteri terkait keberlanjutan program-program strategis pemerintahan sebelumnya. Terutama, terkait pembangunan infrastruktur pendukung lumbung pangan nasional yang saat ini menjadi prioritas. Kami sudah siap dengan sejumlah investor, termasuk dari luar negeri,” jelas Akbar.
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kementerian PU tidak mengalami perubahan mendasar. Fokus utamanya tetap memastikan setiap proyek yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, serta menjaga agar Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) bisa ditekan hingga di bawah angka 6.
“Di tahun sebelumnya anggaran pembangunan infrastruktur kita sangat besar, sehingga kami harus pastikan benar-benar bermanfaat secara ekonomi. Jangan sampai ICOR naik, karena ini berarti investasi yang digunakan tidak efisien. ICOR idealnya berada di bawah angka 6,” tegas Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menekankan pentingnya memastikan konektivitas antarinfrastruktur, seperti koneksi bendungan dengan area persawahan, atau jaringan jalan dengan sentra ekonomi seperti pelabuhan atau kawasan industri. Menurutnya, masih ada sejumlah proyek yang belum maksimal dalam hal konektivitas, meski jumlahnya tidak banyak.
“Kita sudah lakukan identifikasi, memang tidak banyak proyek yang tidak terkoneksi, namun tetap harus kita perhatikan serius. Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif, terutama dalam urusan pembebasan lahan dan mendukung konektivitas infrastruktur di daerah masing-masing,” lanjut Dody.
