Jakarta, SPN – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan budaya integritas dan anti korupsi. Hal tersebut disampaikan usai melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama dan 54 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PU, Senin (26/5/2025).
Pelantikan dilaksanakan formal di Auditorium Kementerian PU untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bakti dan untuk penyegaran organisasi (reorganisasi).
Dalam sambutannya, Menteri Dody menyampaikan kegiatan pelantikan ini mengandung makna yang dalam dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, Menteri Dody meminta kepada pejabat yang dilantik harus memastikan setiap program yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Sebagai pejabat publik, kita harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran kementerian dan masyarakat, dengan menunjukkan sikap profesionalisme dan etika kerja yang tinggi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,”kata Menteri Dody.
Menteri Dody juga berpesan untuk selalu menjaga kredibilitas Kementerian PU sebagai organisasi yang kredibel dan amanah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas.
“Terus mengedepankan budaya integritas dan anti korupsi. Mohon Bapak/Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran negara hingga ratusan triliun ini, tanamkan bahwa satu-satunya yang mengawasi kita adalah Tuhan, bukan KPK, Polisi, atau Irjen,” kata Menteri Dody.
Menteri Dody menyampaikan Kementerian PU menetapkan PU608 sebagai sasaran utama dan strategi pembangunan infrastruktur PU 2025–2029 yang sejalan dengan Asta Cita.
Sebagai upaya untuk mencapai sasaran utama tersebut, Kementerian PU melaksanakan sejumlah program dan kegiatan mendukung Prioritas Nasional, antara lain dukungan infrastruktur PU untuk swasembada pangan, penyediaan prasarana air baku dan pengendalian daya rusak air.
Selanjutnya peningkatan konektivitas antar wilayah, akses air minum dan sanitasi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah terpadu, pembangunan Sekolah Rakyat, dan revitalisasi madrasah.
“Tantangan terbesar yang kita hadapi bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga kondisi di lapangan yang seringkali tidak ideal. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan untuk terlaksananya program pembangunan,” kata Menteri Dody.
Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dilaksanakan kepada 19 pejabat yang terdiri dari 9 pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, 5 pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan 5 pejabat di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Sementara untuk Pejabat Administrator terdiri dari 17 pejabat di Sekretariat Jenderal, 20 pejabat di Ditjen Prasarana Strategis, 15 di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan 2 di Inpektorat Jenderal.
