Magelang, SPN – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengajak Kepala Daerah perkuat sinergi pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikatakan Menteri PU, saat menjadi pemateri dalam retreat atau Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/25).
Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi tentang Kebijakan Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Menteri Dody menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Saya sangat mengharapkan dukungan para kepala daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, apa yang kami kerjakan di Kementerian PU bisa memberikan hasil maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. “Pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal, termasuk penguatan fungsi kota-kota tematik seperti industri, pariwisata, dan pusat pemerintahan,” katanya.
Menteri Dody juga menekankan bahwa tujuan utama dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Hal ini bisa kita lihat dari meningkatnya pendapatan per kapita serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas,” tambahnya.
Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,48 triliun, hasil efisiensi dari pagu DIPA sebelumnya yang mencapai Rp110,95 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor infrastruktur, termasuk bidang Sumber Daya Air. “Kami akan membangun dan merehabilitasi irigasi, rawa, serta jaringan irigasi air tanah (JIAT) guna memperkuat ketahanan pangan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan irigasi. “Ke depan, kami akan lebih fokus pada irigasi yang selama ini menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Swasembada pangan adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat,” tegasnya.
