Jakarta, SPN – Menteri Pekerjaam.Umum (PU),Dody Hanggodo ajak Kepala Daerah perkuat koordinasi pembangunan infrastruktur didaerah nya masing- masing.Hal itu dikatakan Menteri P usai menghadiri pelantikan serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/25).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Pelantikan ini bukan sekadar peresmian kepemimpinan baru di daerah, tetapi juga awal kerja sama yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Saya yakin para kepala daerah yang baru dilantik akan membawa semangat baru dalam membangun wilayahnya,” ujar Menteri Dody.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan koordinasi erat antara Kementerian PU dan OPD bidang pekerjaan umum (Dinas PU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kementerian PU siap bekerja sama dengan OPD bidang pekerjaan umum di bawah gubernur dan kepala daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menteri Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU bertanggung jawab atas proyek strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, dan infrastruktur berskala besar lainnya. Sementara itu, OPD bidang pekerjaan umum menangani jalan daerah, saluran irigasi tersier, serta infrastruktur lokal sesuai kebutuhan masyarakat.
Agar pembangunan lebih terarah, ia mengajak kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Balai Kementerian PU di wilayah masing-masing. “Dengan koordinasi yang baik, pembangunan bisa dipercepat, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menteri Dody juga menyoroti efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa melalui Inpres 1 Tahun 2025, APBN dan APBD harus dikelola dengan efektif guna menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pembangunan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan. “Kita tidak hanya membangun jalan atau bendungan, tetapi juga memastikan dampaknya positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.
Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi pembangunan yang merata dan berkualitas. Dengan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat.