Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, SPN – Menteri PKP, Maruarar Sirait, minta Balai Perumahan pastikan tidak ada hasil pembangunan perumahan yang mangkrak. Juga memastikan untuk meningkatkan semangat para pimpinan dan pegawai serta koordinasi Kementerian PKP pusat dan daerah.
Hal tersebut dikatakan Menteri PKP Maruarar Sirait saat melaksanakan kunjungan sekaligus meninjau lokasi kantor serta berdiskusi dengan jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Perumahan yang berlokasi di Jalan PTP Ngobo XVIII, Gembongan, Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam (27/4/25).
“Saya meminta jajaran Balai Perumahan yang ada di Jawa Tengah ini tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap program pembangunan rumah untuk rakyat,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga meminta jajaran pimpinan di Balai P3KP Jawa Tengah untuk fokus dalam menjaga kualitas hasil pembangunan rumah untuk rakyat, koordinasi dengan pemerintah daerah serta pengembang perumahan sekaligus mendorong partisipasi aktif dan menggerakkan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat.
Maruarar minta Balai Perumahan memiliki data jumlah pengembang perumahan di daerah beserta hasil pembangunannya. Apakah rumah yang dibangun sudah layak huni atau belum sehingga rakyat benar-benar bisa menghuni rumah layak huni dan memastikan hasil pembangunan dimanfaatkan secara optimal dan tidak mangkrak.
“Tolong saya dibantu ya dalam melakukan pembangunan rumah sekaligus mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin jajaran Balai Perumahan juga ikut mengawasi dan menyampaikan data hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan mengecek hasil pembangunan rumah subsidi untuk rakyat,” katanya.
Kepala BP2P Jawa III,
Antin Juliati, menjelaskan, jajaran Balai Perumahan siap bekerja untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah di Jawa Tengah. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pengembang perumahan terkait pelaksanaan program dan perumahan.
“Selama masa transisi ini kami tetap bekerja melaksanaan pendataan perumahan dan berkoordinasi dengan pemda dan pengembang perumahan. Selain itu juga melaksanakan pembangunan perumahan multi years contract di lapangan,” ucapnya.
