Kelima, pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna mendukung Program Pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Ke enam, peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e.
Ke tujuh adalah sinergi kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, termasuk pada Aparatur Sipil Negara para pihak. Ke delapan, koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Ke sembilan, bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati para pihak.
Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau yang setingkat yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kerjasama Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa memiliki dan menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.
Menteri PKP juga berharap BPS bisa mengeluarkan data sebulan sekali terkait perumahan yang dibangun. Untuk itu pemanfaatan IT dari BPS sangat penting sehingga diketahui data rumah di Indonesia secara riil.
“BPS yang punya IT-nya, saya mohon sekali ya, supaya paling nggak sebulan sekali itu keluar data yang dibangun rumah. Misalnya tadi saya keluarkan data dari BP Tapera, itu baru dari rumah subsidi aja. Nah belum yang renovasi, yang belum jadi yang sedang dibangun. Tapi belum diserahkan kepada rakyat dan yang sedang berproses, Jadi data BPS ini sangat penting untuk sektor perumahan,” katanya.
