Jakarta, SPN – Menteri PKP, Maruarar Sirait, (Ara ) meminta kepada Jajarannya untuk bekerja dengan Komitmen dan Pakta Integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi. Hal tersebut dikatakan Menteri PKP saat melantik Pejabat eselon satu,dua dan tiga dilingkungan kementerian nya, Kamis (30/1/25).
Menurut Ara, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.
” Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” kata Menteri Ara.
Menteri Ara berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi. Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.
“Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,” kata Menteri Ara.
Sebagai bentuk sinergi, Menteri Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut. “Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program Tiga Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo (20 Oktober 2024-30 Januari 2025), realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akademi Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit,” kata Menteri Ara.
Ditambahkan Menteri Ara, pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.
Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.
