Jakarta, SPN – Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan buka peluang perluas Rumah Subsidi vertkal jadi 45 Meter persegi. untuk masyarakat berpenghasilan tanggung ( MBT) seperti guru dan dosen, dan karyawan swasta, agar lebih manusiawi juga untuk meningkatkan keterisian dan kenyamanan.
“Aturan baru ini diharapkan selesai digodok pada 21 Oktober 2025, sementara rumah subsidi untuk MBR tetap di angka 36 meter persegi sesuai undang-undang yang berlaku” kata Menteri PKP Maruarar Sirait ( ara ) saat menerma Menkeu Purbaya di Kantornya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ara mengatakan, nantinya, hunian vertikal dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang memiliki penghasilan sedikit lebih besar dibandingkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara untuk MBR, guna menjaga harga jual tetap terjangkau luas rumah diusulkan tetap di angka 36 meter persegi.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini perekonomian sudah mulai kembali positif dan kemungkinan akan banyak masyarakat yang memiliki uang lebih dibandingkan sebelumnya. Purbaya yakin begitu perekonomian naik minat masyarakat beli rumah juga akan naik.
“Semua orang ingin punya rumah. Untuk yang belum punya rumah, harusnya ini kesempatan yang bagus. Menurutnya Ekonomi sudah mulai balik, saya pikir akan banyaklah orang yang punya uang lebih dibandingkan sebelumnya. Harusnya permintaan (demand) perumahan akan tumbuh juga,” kata Purbaya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun. Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.
Menurutnya, arah perekonomian nasional telah bergerak lebih positif, terutama setelah kebijakan penempatan dana negara ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai berdampak terhadap konsumsi dan likuiditas.
Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025. Dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dimaksudkan untuk menjaga likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar, serta mendorong penyaluran kredit produktif, terutama kepada sektor riil seperti UMKM.
