SPN, Jakarta — Klarifikasi Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar, terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap Prof. Dasaad Mulijonodinilai justru membuka kemungkinan adanya pelanggaran pidana baru.(09/11/2026)
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, pengakuan mengenai penggunaan rekaman angiografi enam pasien sebagai bahan pemeriksaan Dewan Etik PERKI berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait pelindungan data pribadi dan kerahasiaan rekam medis.
Penilaian tersebut disampaikan Sugeng menanggapi klarifikasi Muhammad Munawar kepada sejumlah redaksi media, Sabtu (7/11/2026). Klarifikasi itu merupakan hak jawab atas pemberitaan mengenai dugaan rekayasa untuk mengakhiri karier Prof. Dasaad Mulijono yang berujung pada proses hukum pidana.
Dalam klarifikasinya, Munawar menyatakan bahwa pemeriksaan Dewan Etik PERKI berawal dari laporan seorang sejawat yang disertai rekaman angiografi enam pasien. Menurut dia, rekaman tersebut diperoleh melalui konsultasi pendapat medis kedua atau second opinion.
Namun, menurut Sugeng, penjelasan tersebut justru memunculkan persoalan hukum baru. Sebab, data kesehatan pasien merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan dilindungi undang-undang.
Sugeng menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-UndangNomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengategorikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.
Karena itu, membuka rekaman angiografi enam pasien tanpa persetujuan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Sementara itu, penggunaan data tersebut sebagai bahan pemeriksaan dapat dikualifikasi melanggar Pasal 65 ayat (3) juncto Pasal 67 ayat (3) UU PDP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
Setelah disesuaikan melalui Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, kedua ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp 200 juta.
Sugeng juga mempersoalkan dasar kewenangan Dewan Etik PERKI dalam memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi berdasarkan laporan seorang sejawat.
Menurut dia, Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pengaduan terkait pelanggaran disiplin profesi hanya dapat diajukan oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan.
Pengaduan tersebut, sesuai kewenangannya, ditujukan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), bukan Dewan Etik PERKI.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (1) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaduan terkait pelanggaran disiplin profesi hanya dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Sesuai dengan kewenangan, pengaduan hanya dapat ditujukan kepada Majelis Disiplin Profesi. Dewan Etik PERKI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin,” ujar Sugeng.
Sugeng menilai, Muhammad Munawar sebenarnya telah memahami ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan disiplin profesi tersebut.
Hal itu, menurut dia, tercermin dalam permohonan pengujian materiil Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026. Muhammad Munawar tercatat sebagai salah satu pemohon dalam perkara tersebut.
Dalam perbaikan permohonan tertanggal 28 September 2026, para pemohon meminta agar frasa “pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan” dimaknai mencakup pihak-pihak lain.
Pihak tersebut meliputi tenaga medis, fasilitas kesehatan, unit atau komite yang melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bidang kesehatan, serta perusahaan asuransi kesehatan yang mengetahui dan memperoleh informasi secara sah mengenai dugaan pelanggaran disiplin.
Menurut Sugeng, permohonan pengujian undang-undang itu memperlihatkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan pihak yang dapat mengajukan pengaduan disiplin profesi memang telah diketahui oleh Munawar.
Dugaan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
Selain UU PDP, Sugeng menyatakan bahwa kerahasiaan rekam medis pasien juga mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 4 ayat (1) huruf i UU Kesehatan menjamin hak setiap orang atas kerahasiaan data kesehatan pribadinya. Sementara itu, Pasal 274 dan Pasal 301 mengatur kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien.
Menurut Sugeng, pembukaan rahasia medis hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur secara terbatas dalam Pasal 4 ayat (4) UU Kesehatan.
Ia berpendapat, pemeriksaan oleh dewan etik organisasi profesi berdasarkan laporan seorang sejawat tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.
Karena UU Kesehatan tidak memuat ancaman pidana khusus untuk pelanggaran kerahasiaan dimaksud, Sugeng merujuk pada Pasal 443 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda bagi pihak yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesi.
Penjelasan pasal itu secara khusus menyebut kewajiban dokter untuk merahasiakan keadaan pasiennya.
Sugeng juga mempertanyakan keterangan Munawar bahwa rekaman angiografi enam pasien diperoleh melalui mekanisme second opinion.
Menurut informasi yang disampaikan dalam perkara ini, keenam pasien tersebut tidak pernah meminta pendapat medis kedua kepada dokter lain.
Sebaliknya, mereka menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dasaad Mulijono yang telah memberikan pelayanan medis sehingga mereka dapat melewati masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat.
Keenam pasien itu juga disebut menyatakan keberatan karena rekam medis mereka digunakan tanpa persetujuan.
Atas dasar itu, asal-usul cakram padat (CD) berisi rekaman angiografi, identitas pihak yang menyerahkannya, serta dasar hukum penyerahan data medis tersebut menjadi persoalan yang dinilai perlu ditelusuri dalam proses hukum.
Sugeng menegaskan, rekam medis memuat informasi kesehatan pribadi pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang memiliki akses terhadap informasi tersebut.
Murni Dugaan Perbuatan Pidana
Sebelumnya, Ketua Dewan Etik PERKI Muhammad Munawar dan Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah (JPD), dr. Renan Sukmawan, dilaporkan terkait dugaan tindak pidana dalam penanganan perkara etik Prof. Dasaad Mulijono.
Perkara tersebut tengah ditangani penyidik Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) BareskrimPolri berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/2711/VI/RES.1.9/2026/Dittipidum tertanggal 26 Juni 2026.
Dalam proses penyelidikan itu, penyidik disebut telah mengantongi sejumlah dokumen sebagai alat bukti surat serta petunjuk yang dinilai saling bersesuaian. Selain itu, tujuh orang saksi telah dimintai keterangan.
Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penerbitan keputusan Dewan Etik PERKI mengenai pelanggaran etik yang dituduhkan kepada Prof. Dasaad.
Munawar dan Renan diduga terlibat dalam rekayasa seolah-olah terdapat pengaduan dari enam pasien mengenai tindakan medis yang dilakukan Prof. Dasaad.
Padahal, menurut pihak pelapor, keenam pasien tersebut tidak pernah mengajukan pengaduan, baik kepada Dewan Etik PERKI maupun Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Berdasarkan dugaan pengaduan tersebut, Muhammad Munawar selaku Ketua Dewan Etik PERKI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026 tentang Pelanggaran Etika Kedokteran Prof. Dasaad Mulijonotertanggal 21 Januari 2026.
Keputusan itu pada pokoknya menyatakan bahwa Prof. Dasaad telah melakukan pelanggaran etik berat.
Dewan Etik PERKI menilai tindakan intervensi invasif yang dilakukan Prof. Dasaad terhadap sejumlah pasien di RS Bethsaida, Gading Serpong, Banten, selama pandemi COVID-19 sebagai tindakan medis berlebihan atau over-treatment.
Namun, menurut pihak Prof. Dasaad, surat keputusan tersebut tidak pernah disampaikan kepada dirinya sebagai pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik.
Berdasarkan keputusan itu, Dewan Etik PERKI kemudian merekomendasikan kepada Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah agar Sertifikat Tambahan di Bidang Kardiologi Intervensi (SERKOM-KT) atas nama Prof. Dasaad tidak diterbitkan.
Selain itu, Dewan Etik PERKI juga merekomendasikan pencabutan sertifikat kompetensi Prof. Dasaad sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia.
Rekomendasi tersebut dipersoalkan karena dinilai melampaui kewenangan Dewan Etik PERKI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERKI Tahun 2025.
Menurut pihak pelapor, tidak terdapat ketentuan dalam AD/ART PERKI yang memberikan kewenangan kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga disiplin profesi, apalagi merekomendasikan agar SERKOM-KT tidak diterbitkan.
Dewan Etik PERKI juga dinilai tidak memiliki kewenangan merekomendasikan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) Prof. Dasaad sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Demikian pula, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah dinilai tidak berwenang menolak penerbitan SERKOM-KT semata-mata berdasarkan keputusan pelanggaran etik berat yang ditetapkan Dewan Etik PERKI, terlebih mencabut STR seorang dokter spesialis.
Pihak pelapor mendasarkan argumentasi tersebut pada Pasal 272 UU Kesehatan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 tertanggal 30 Januari 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan penerbitan sertifikasi tambahan dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi dokter spesialis, termasuk dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, disebut berada pada KolegiumKesehatan Indonesia (KKI) yang dibentuk pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Sementara itu, ahli hukum pidana yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda, SH, MH, menilai Surat Keputusan Dewan Etik PERKI Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026 tertanggal 21 Januari 2026 mengandung substansi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Menurut Chairul, apabila terbukti dibuat berdasarkan keterangan atau fakta yang tidak benar, surat keputusan tersebut dapat dikualifikasi sebagai surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan surat.
“SK Dewan Etik PERKI tersebut dikualifikasi sebagai surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-UndangHukum Pidana, yaitu surat yang dibuat secara tidak benar,” ujar Chairul.
Persoalan hukum tersebut, menurut pihak pelapor, semakin serius karena surat keputusan Dewan Etik PERKI kemudian digunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Surat keputusan itu diajukan oleh Renan Sukmawan dan Muhammad Munawar selaku pihak tergugat dalam persidangan Perkara Nomor 32/G/2026/PTUN.JKT pada 19 Mei 2026.
Penggunaan dokumen yang substansinya dipersoalkan tersebut menjadi salah satu bagian dari dugaan tindak pidana yang kini ditelusuri melalui proses hukum.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapan mengenai perkembangan perkara tersebut, Prof. Dasaad Mulijonomemilih tidak memberikan komentar lebih jauh.
“Saya telah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah berjalan,” ujar Prof. Dasaad singkat. (*)
