Kepala LKPP Siap Kolaborasi Dengan Kementerian PKP Dukung Program 3 Juta Rumah

Avatar photo
Menteri PKP sangat mengapresiasi dukungan LKPP terhadap program 3juta rumah (foto: birkom pkp)
Menteri PKP sangat mengapresiasi dukungan LKPP terhadap program 3juta rumah (foto: birkom pkp)

Jakarta,SPN –  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) siap kolaborasi dengan Kementerian PKP untuk sinergi tugas dan fungsi dalam pengadaan barang/ Jasa di bidang perumahan dan kawasan Permukiman Kementerian PKP.

Untuk kolaborasi tersebut dilakukan Penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,Maruarar Sirait dengan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta, Jum’at (15/8/2025).

Penandatanganan MoU  dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,Maruarar Sirait dengan Kepala LKPP,Hendrar Prihadi (foto;: birkom pkp)
Penandatanganan MoU dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,Maruarar Sirait dengan Kepala LKPP,Hendrar Prihadi (foto;: birkom pkp)

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan, LKPP siap mengawal Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan mendukung dan mempercepat proses lelang sistem yang bisa dimanfaatkan Kementerian PKP

“Ada berbagai metode lelang yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP. Saya harap lewat MoU ini ada langkah kongkrit dan bisa mendorong pencapaian Program 3 Juta Rumah,” ujar Hendrar.

Menteri PKP sangat mengapresiasi dukungan dari LKPP kepada program 3 juta rumah. “Terimakasih atas dukungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Bapak Hendrar Prihadi beserta jajaran yang terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait

Menurut Ara, melalui kerjasama ini, Kementerian PKP ingin agar LKPP bisa ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah . Kementerian PKP juga siap melakukan apa yang yang paling baik, paling cepat dan tranparan sesuai arahan dari LKPP dan siap mendukung keterbukaan publik.

“Saya siap minta jajaran di Kementerian PKP untuk mengumumkan semua proyek Kementerian PKP apa saja dan dimana lokasinya dan ada sarana pengaduan masyarakat,” terangnya.

Menteri PKP juga bertekad menjadikan Kementerian PKP menjadi Kementerian yang anti korupsi transparan dan penyerapannya tinggi dan berkualitas. Meskipun tahun ini masih banyak kekurangan dirinya tetap optimis tahun depan harus sesuai dengan standar lelang dari LKPP.

Sebagai informasi, nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing pihak dan saling menguntungkan para pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.