Jakarta, SPN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat pada pengurangan biaya produksi dan kelancaran distribusi barang sehingga dapat menekan biaya logistik.
“Ketersedian infrastuktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air baku, irigasi, dan air bersih dapat mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga pangan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/25).
Wamen Diana menyampaikan untuk mendukung pengurangan biaya produksi, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 bendungan dari target 61 bendungan, dengan 8 bendungan lainnya ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Dengan selesainya 61 bendungan, akan menambah luasan irigasi yang sumber airnya berasal dari bendungan seluas 396 ribu ha, tambahan air baku 52 m3/detik, potensi pembangkit listrik sebesar 255 MW serta bermanfaat untuk pengendali banjir, konservasi air, dan destinasi pariwisata.
Pada periode tahun 2015-2024 juga telah diselesaikan pembangunan irigasi seluas 1,24 juta ha dan rehabilitasi irigasi seluas 4,62 juta ha. Total lahan irigasi Indonesia saat ini sekitar 7,5 Juta ha dengan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan meningkat dari semula 11% atau seluas 825 ribu ha di tahun 2014 menjadi 19% atau seluas 1,4 juta ha di tahun 2024.
“Selain itu, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan dari kawasan produksi menuju kawasan distribusi dapat membantu pengurangan biaya logistik, sehingga dapat membantu stabilitas harga komoditas/jasa,” ujar Wamen Diana.
Pada sektor konektivitas, telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 km serta pembangunan jalan nasional non tol baru sepanjang 5.999 km pada tahun 2015-2024. Kementerian PU juga melakukan pembangunan pengendali banjir seperti normalisasi sungai, pengaman pantai dan lainnya yang bertujuan mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga harga barang naik.
Pada periode tahun 2015-2024 telah dibangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km untuk melindungi kota-kota pesisir yang mengalami abrasi dan erosi.
“Untuk menambah pendapatan masyarakat khususnya di desa, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat tetap dilaksanakan untuk kegiatan infrastruktur yang sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi.
