Jakarta, SPN – Kementerian PU Lakukan Penandatanganan KPBU Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik I di Sumatera Barat. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menyaksikan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) di Provinsi Sumatera Barat, Jumat (21/03/25).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan, proyek KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di tikungan Panorama I (Sitinjau Lauik I), yang dikenal sebagai daerah rawan kecelakaan.
“Memperhatikan identifikasi hazard dan penilaian resiko, lokasi tikungan Sitinjau Lauik I termasuk ke dalam daerah rawan kecelakaan, karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam. Sehingga, diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas,” kata Dirjen Rachman Arief.
Proyek Flyover Sitinjau Lauik I terletak pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok, dan merupakan jalur logistik penting bagi Provinsi Sumatera Barat. “Proyek ini termasuk infrastruktur ekonomi, dan tidak menghasilkan pendapatan dari pengguna infrastruktur karena terletak pada jalan nasional yang tidak memiliki tarif operasional,” tambah Dirjen Rachman Arief.
Proyek KPBU ini menggunakan skema model Design – Build – Finance – Operate – Maintenance – Transfer (DBFOM) yang memadukan berbagai elemen proyek ke dalam satu kontrak berbasis kinerja,” tambah Dirjen Rachman Arief.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Sudarto, mengapresiasi Kementerian PU atas komitmennya dalam menambah skema pembiayaan infrastruktur di luar APBN. Menurutnya, proyek KPBU ini merupakan contoh sinergi yang baik untuk menghasilkan solusi infrastruktur yang efektif dan efisien.
“Kami sangat mengapresiasi Kementerian PU atas inisiasinya dalam modality finance di bidang infrastruktur. Diharapkan, Kementerian PU dapat terus berkomitmen untuk memprioritaskan dana AP dan mampu menerapkan pengalaman ini pada infrastruktur yang lainnya. Kementerian Keuangan juga terus berkomitmen untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan dalam skema pembiayaan ini,” kata Sudarto.
