Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan 1.301 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera agar dapat segera ditempati sebelum Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak setelah kehilangan rumah akibat bencana.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penyediaan hunian pascabencana merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemulihan tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat.
“Hunian ini bukan sekadar bangunan, tetapi bagian dari pemulihan kehidupan masyarakat. Arahan Bapak Presiden jelas, kita harus memastikan masyarakat kembali merasa aman dan nyaman,” ujar Dody.(19/02/26)
Hingga 9 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres rata-rata pembangunan hunian telah mencapai 47 persen dan ditargetkan rampung paling lambat 28 Februari 2026. Dari total 1.301 unit yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sebanyak 1.056 unit berada di Provinsi Aceh dan 245 unit di Provinsi Sumatera Utara.
Di Aceh, capaian pembangunan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Tahap I sebanyak 84 unit telah rampung 100 persen, sementara Tahap II sebanyak 156 unit mencapai 83,72 persen. Di Kabupaten Bener Meriah, 228 unit telah mencapai progres 55,7 persen, dan di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 360 unit berada pada progres 48,1 persen. Selanjutnya di Kabupaten Pidie Jaya, 168 unit telah mencapai 19,15 persen, dan di Kota Subulussalam 60 unit berada pada progres 4,91 persen.
Sementara itu, di Sumatera Utara pembangunan difokuskan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan total 245 unit yang tersebar dalam 21 blok. Progres pembangunan di wilayah tersebut telah mencapai 28,6 persen dan terus dipercepat.
Percepatan pekerjaan di lapangan dilakukan dengan menyiasati kondisi cuaca yang tidak menentu. Pekerjaan struktur dan eksterior dilaksanakan hingga malam hari saat cuaca mendukung, sedangkan pekerjaan interior tetap berjalan meskipun hujan turun agar produktivitas konstruksi tetap terjaga.
Dalam proses pembangunan, pemerintah menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI). Teknologi ini memungkinkan pembangunan tanpa alat berat, fleksibel diterapkan di lokasi terdampak dengan akses terbatas, serta mempercepat proses pemasangan tanpa mengurangi kualitas. Sistem ini juga meminimalkan limbah konstruksi dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
Rumah hunian dirancang dengan konstruksi yang tahan lama dan tahan gempa, serta dapat dipasang dan dibongkar tanpa menghasilkan limbah konstruksi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah optimistis seluruh unit dapat segera diserahterimakan sehingga masyarakat terdampak bisa kembali menata kehidupan secara lebih aman dan nyaman.
