JAKARTA, SPN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan penting terkait perbedaan status Wakil Presiden yang dimakzulkan dan yang mengundurkan diri.
Penjelasan ini disampaikan Yusril untuk meluruskan berbagai spekulasi di masyarakat pasca kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Yusril, kedua hal tersebut memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang sangat berbeda.
“Dimakzulkan itu proses politik dan hukum. Ada pelanggaran berat yang harus dibuktikan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR. Sedangkan mengundurkan diri itu adalah hak pribadi yang dijamin konstitusi,” jelas Yusril di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menegaskan, pengunduran diri tidak membutuhkan proses pembuktian pelanggaran. Seorang Wapres cukup menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR, lalu diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Sementara pemakzulan, lanjut Yusril, hanya bisa dilakukan jika Wapres terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
“Jadi jangan dicampur aduk. Mundur itu pilihan sukarela, terhormat, dan tidak ada stigma hukum. Kalau dimakzulkan, itu karena ada pelanggaran,” tegasnya.
Yusril mengajak publik untuk memahami konstitusi dengan jernih dan tidak mudah termakan isu yang menyesatkan. Ia meminta semua pihak menghormati proses ketatanegaraan yang berjalan.
