JAKARTA, SPN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini, Kamis (12/11/2026), menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menandatangani usulan HMP tersebut. Jumlah ini telah memenuhi syarat minimal pengusulan, yakni 25 anggota lebih dari satu fraksi.
Perlu ditegaskan, pengumuman hari ini bukanlah proses pemakzulan. Dalam tata tertib DPR, HMP merupakan hak anggota dewan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran konstitusi. Setelah diumumkan dalam Paripurna, usulan ini akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan apakah perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.
“Ini baru tahap pengumuman, bukan pemakzulan. Masyarakat jangan salah paham,” ujar salah satu anggota DPR di Gedung Nusantara II, Senayan.
Pihak Istana sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait pengumuman ini. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya hoax yang menyebut Gibran telah mundur atau lengser pada hari ini.
Hasil keputusan Bamus akan menentukan kelanjutan proses HMP ini ke depan.
