Jakarta, SPN — DPC Partai Gerindra Kepulauan Seribu meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi proyek pembangunan breakwater atau pemecah ombak yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Seribu.
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhammad Rodin, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut sebaiknya ditinjau ulang, mengingat munculnya keluhan dari warga terkait potensi kerusakan lingkungan.
“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat. Beberapa proyek breakwater justru menimbulkan dampak pada terumbu karang dan tidak memberi manfaat yang signifikan terhadap pengurangan abrasi,” ujar Rodin, Jumat (10/5/2025).
Ia menyebut, dalam beberapa dokumentasi warga, ditemukan indikasi bahwa proses penurunan material proyek ke dasar laut dilakukan tanpa memperhatikan ekosistem bawah air.
“Kalau karang rusak dan biota laut terganggu, maka keberlanjutan lingkungan ikut terancam. Harus ada keseimbangan antara pembangunan dan konservasi,” tambahnya.
Rodin juga mempertanyakan efektivitas proyek tersebut, karena sebagian besar pulau di Kepulauan Seribu telah memiliki jalan lingkar yang juga berfungsi sebagai pelindung abrasi alami.
Menurutnya, alokasi anggaran proyek lebih baik diarahkan ke kebutuhan mendesak seperti penyediaan air bersih, pengembangan wisata berkelanjutan, dan konservasi lingkungan.
“Penanaman mangrove, pelestarian karang, dan peningkatan infrastruktur dasar akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia berharap, seluruh pihak terkait, termasuk legislatif dan eksekutif, dapat membuka ruang evaluasi yang objektif dan berpihak pada keseimbangan lingkungan serta efisiensi penggunaan anggaran.
