Kediri,SPN– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mempercepat rehabilitasi Gedung DPRD Kabupaten / kota Kediri pasca demo “Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Tentunya kami melakukan identifikasi terlebih dahulu pada infrastruktur publik yang mengalami kerusakan,” ujar Menteri Dody, Minggu (14/9/2025)
Berdasarkan hasil identifikasi di Provinsi Jawa Timur, Kementerian PU mencatat beberapa bangunan terdampak, antara lain Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kantor Bupati Kediri, Kawasan Kantor DPRD Kota Kediri, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, UPT Perlindungan Konsumen di Kediri, serta Kantor Bersama Samsat di Kabupaten Kediri.
Menteri Dody juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak ingin pelayanan publik terganggu akibat kerusakan kantor pemerintahan daerah. Kementerian PU akan mensupport perbaikan fasilitas pelayanan umum yang terdampak.” Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala BPBPK untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar Bupati, Walikota dan DPRD segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,” kata Menteri Dody.
Untuk kerusakan berat tercatat pada Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Gedung Utama DPRD Kota Kediri, serta Kantor Samsat Kabupaten Kediri. Fasilitas ini tidak hanya membutuhkan rehabilitasi, melainkan rekonstruksi penuh agar dapat kembali berfungsi optimal. Sementara itu, gedung dengan kerusakan ringan seperti Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dan Kantor Bupati Kediri akan ditangani melalui program rehabilitasi dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi yang lebih baik dari sebelumnya.
“Sebagian memang mesti kita robohkan, dan bangun ulang dari nol. Kalau masih bisa kita rehabilitasi, kita perbaiki, tapi kalau tidak bisa, maka kita targetkan dibangun ulang dengan cara tercepat, efektif, dan efisien,” jelas Menteri Dody.
Bupati Kabupaten Kediri Hanindhito Himawan menyampaikan, langkah rekonstruksi akan diikuti dengan proses penghapusan aset sebelum pembangunan kembali dilakukan. “Kalau rencana pindah nanti tetap keputusan DPRD, bukan kami di eksekutif. Tapi yang jelas inspeksi dan arahan Pak Menteri PU menyebutkan gedung DPRD sudah rusak parah. Jadi kemungkinan besar akan diratakan dengan tanah. Setelah penghapusan aset, baru akan ada pembangunan baru. Kami akan diskusikan dengan DPRD, supaya dapat dibangun dari nol dengan desain sesuai struktur lama,” ujar Bupati Kediri Hanindhito.
