“Yang harus diantisipasi adalah jangan sampai kebijakan ini malah membuat anggaran subsidi semakin meningkat karena pangkalan resmi pun belum tentu mampu menyalurkan LPG subsidi tepat sasaran,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan bahwa mulai 1 Februari 2025, seluruh pengecer LPG subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina guna memastikan distribusi yang lebih terkontrol.
