JAKARTA, SPN – Dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin meluas. Kini, delapan fraksi di DPR RI disebut menyatakan dukungan untuk menggunakan hak konstitusional tersebut.
Dukungan itu mencuat setelah polemik ijazah Gibran tidak kunjung mereda. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran menjadi pemicu utama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut tidak ada bukti ijazah setara SMA juga memperkuat desakan.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, dokumen usulan HMP sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Lebih dari 50 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan. Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal pengajuan HMP.
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan telah menerima masukan dari berbagai fraksi selama masa reses. Pimpinan akan memproses masukan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka dan mendengarkan pandangan seluruh fraksi.
Ketua Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, HMP masih dalam tahap finalisasi. Sementara Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menilai HMP dapat menjadi mekanisme konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut.
Istana menyatakan menghormati proses politik di DPR. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri kewenangan legislatif. Meski dukungan meluas, HMP belum menjadi keputusan DPR. Usulan harus dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna sesuai tata tertib
