SABANG, SPN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memetakan kebutuhan infrastruktur di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan perbatasan di ujung barat Indonesia.
Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan pengawasan dan evaluasi pulau terluar dan perbatasan di Pulau Rondo dan Kota Sabang, pada Jumat (13/11/2026).
Kegiatan difokuskan pada identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar. Di antaranya kebutuhan air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas penunjang bagi personel pengamanan perbatasan.
Pulau Rondo merupakan titik nol kilometer sebelah barat NKRI. Pulau ini masuk wilayah administrasi Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau Rondo tidak berpenghuni, namun dijaga anggota TNI yang bertugas mengamankan wilayah pulau terluar Indonesia.
Di sisi utara, Pulau Rondo berbatasan dengan wilayah India di Laut Andaman, yaitu Kepulauan Nikobar. Di timur berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka, dan di barat dengan Samudra Hindia. Posisi ini membuat Rondo sangat strategis sebagai beranda depan NKRI.
BNPPDT menilai kehadiran negara harus nyata di perbatasan. Personel pengamanan tidak boleh dibiarkan bertugas dengan fasilitas minim. Air bersih, listrik, dan internet menjadi kebutuhan mendesak agar pos pengamanan bisa berfungsi optimal.
Selain itu, BNPPDT juga meninjau kebutuhan di Kota Sabang sebagai daerah penyangga. Sabang diharapkan menjadi pusat pelayanan utama di kawasan perbatasan Aceh.
Hasil pemetaan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Tujuannya agar pembangunan perbatasan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
