Ambon, SPN – Anggota Komisi V DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku, Saadilah Ulupatty, melakukan kunjungan ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon pada Kamis, (5/03/2026) dalam rangka menjalankan masa reses.
Dalam kunjungan tersebut, Saadillah berkesempatan berdiskusi dengan jajaran BPJN terkait berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku, Yana Astuti menjelaskan berbagai perkembangan beberapa program yang sedang berjalan, program yang belum berjalan, serta meninjau progres dari sejumlah usulan aspirasi yang sebelumnya telah sampaikan.
Salah satu hal yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait kondisi kerusakan jalan di beberapa wilayah di Maluku yang perlu mendapat perhatian.
Dalam diskusi tersebut Anggota DPR RI, Saadilah Ulupatty juga mendengarkan penjelasan dari para Kepala Satuan Kerja (Satker) mengenai kondisi teknis di lapangan. Disebutkan, bahwa beberapa ruas jalan di Maluku memiliki potensi kerusakan karena melintasi lempengan atau patahan gempa.
Kondisi ini menyebabkan badan jalan sering mengalami retakan atau patahan, dan ketika musim hujan datang, genangan air mempercepat terjadinya kerusakan seperti lubang dan penurunan permukaan jalan.
Di sisi lain, anggaran preservasi jalan yang dialokasikan oleh Kementerian saat ini sekitar Rp600 juta untuk penanganan jalan sepanjang 120 km. Secara teknis, anggaran tersebut sering kali belum mencukupi, terutama pada ruas-ruas jalan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan membutuhkan penanganan berulang dalam waktu yang berdekatan.
Karena itu, pihak balai juga menyampaikan aspirasi agar beberapa ruas jalan yang memiliki kondisi kerusakan berat dan berulang dapat diusulkan melalui skema penanganan bencana, atau dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Maluku.
Selain membahas berbagai program, Anggota Komisi V DPR RI itu, juga meminta pandangan, mendengarkan aspirasi, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh BPJN Maluku di untuk sijadikan bahan dalam rapat rapat kerja di DPR RI, agar kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah.
Saadilah Ulupatty berharap koordinasi dan komunikasi, dapat terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
