Jakarta SPN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan survei lapangan pada Selasa (13/1), untuk menangani banjir sungai di Provinsi Maluku Utara pada Januari 2026. Penanganan difokuskan pada Sungai Ake Aru di Kabupaten Halmahera Utara serta Sungai Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air menjadi prioritas utama.
“Kementerian PU berkomitmen hadir cepat di lokasi terdampak bencana. Identifikasi dan survei lapangan menjadi dasar penentuan langkah penanganan, termasuk pengerahan alat berat guna meminimalkan risiko banjir susulan,” ujar Menteri Dody. Pada siaran pers di Jakarta, Kamis (14/01/2026)
Di Sungai Ake Aru, Kabupaten Halmahera Utara, tim BWS Maluku Utara melakukan pemetaan lokasi terdampak dan pengecekan kondisi infrastruktur sungai, termasuk jembatan pascabanjir. Hasil identifikasi menunjukkan perubahan alur sungai serta sedimentasi yang berpotensi mengurangi kapasitas tampung sehingga memerlukan penanganan teknis lanjutan.
Sementara itu, di Sungai Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, banjir menyebabkan genangan permukiman warga serta kerusakan tebing sungai dan muara anak sungai. Tim BWS Maluku Utara mengidentifikasi sejumlah titik kritis, khususnya pada tebing sungai yang mengalami longsoran dan berpotensi memperparah banjir.
Kepala BWS Maluku Utara M. Saleh Talib menyampaikan bahwa identifikasi dan survei lapangan dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan teknis. “Kami melakukan identifikasi langsung di Sungai Ake Aru dan Sungai Ibu untuk memastikan kondisi eksisting pascabanjir dan menyiapkan langkah penanganan darurat serta rekonstruksi lanjutan sesuai kebutuhan lapangan,” jelas Saleh.
Lebih lanjut, Kepala BWS Maluku Utara menegaskan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan alat berat untuk mendukung penanganan banjir.
“Dalam masa tanggap darurat, alat berat disiagakan untuk pembersihan sedimen, perbaikan alur sungai, serta pengamanan tebing dan infrastruktur sungai agar fungsi sungai segera pulih dan risiko banjir berulang dapat ditekan,” ujar Saleh.
Sebagai bagian dari respons terpadu, Kementerian PU melalui BWS Maluku Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan penanganan banjir berjalan efektif dan terintegrasi, termasuk pengamanan permukiman warga dan infrastruktur publik.
Kementerian PU akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan berdasarkan evaluasi teknis sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan infrastruktur sumber daya air dan melindungi masyarakat dari bencana hidrometeorologi.
