Jakarta SPN — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan jalan dan jembatan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi tidak terhambat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, akses jalan dan jembatan merupakan infrastruktur vital yang harus segera dipulihkan saat terjadi bencana.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody. (23/02/26)
Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, sebanyak 99 ruas jalan nasional di tiga provinsi terdampak telah kembali fungsional melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas di titik-titik kritis.
Di Aceh, 38 ruas jalan nasional sudah bisa dilalui, meski dua di antaranya masih menggunakan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari total 1.637 ruas jalan daerah yang terdampak, mayoritas telah kembali berfungsi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan. Untuk jembatan nasional, 17 unit telah difungsikan kembali melalui langkah darurat seperti pemasangan jembatan Bailey, penimbunan oprit, pemasangan box culvert, hingga pengalihan arus.
Di Sumatera Utara, hampir seluruh ruas jalan nasional telah kembali normal, dengan satu ruas berstatus fungsional terbatas. Koridor Subulussalam–Batangtoru juga telah tersambung kembali melalui pemasangan jembatan Bailey dengan sistem buka-tutup guna menjaga keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, sebagian besar jalan daerah yang terdampak juga telah pulih dan sisanya masih dalam proses perbaikan.
Adapun di Sumatera Barat, seluruh ruas jalan nasional telah kembali berfungsi. Pemerintah kini menyiapkan penanganan permanen di kawasan Lembah Anai sepanjang sekitar 850 meter, termasuk pemasangan bore pile, dinding penahan tanah, dan perkuatan lereng. Penyelesaian pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026. Untuk jalan daerah, mayoritas titik kerusakan juga telah dapat dilalui dan sisanya sedang ditangani.
Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah permanen guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus dilakukan agar titik-titik kritis dapat segera diselesaikan dan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan optimal.
