Akhirnya Komisi V DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Rp50,48 Triliun

Avatar photo
Menteri PU Dody Hanggodo dan Wamen PU Diana Kusumastuty saat Raker dengan komisi V DPRRI ( pu)
Menteri PU Dody Hanggodo dan Wamen PU Diana Kusumastuty saat Raker dengan komisi V DPRRI ( pu)

Jakarta, SPN – Rekonstruksi Anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum akhirnya disetujui Komisi V DPR RI. Pagu Indikatif Kementerian PU TA 2025 Rp50,48 Triliun. Hal tersebut tercetus dalam Rapat kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V , Lazarus , Kamis ( 13/2/25).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025.

Dsampaikan bahwa efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025 menjadi Rp60,4 Triliun. “Sehingga setelah efisiensi kedua ini Pagu TA 2025 menjadi Rp50,48 triliun.

“Alhamdulillah dengan tambahan anggaran ini insya Allah kami tetap bisa menganggarkan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp700 miliar. Ini program padat karya tunai (PKT) sementara hasil sisiran kami dalam waktu singkat setelah mendapat surat dari Kementerian Keuangan,” ungkap Menteri Dody.

Rapat Kerja Komisi V DPR-RI membahas tentang anggaran ,(pu)
Rapat Kerja Komisi V DPR-RI membahas tentang anggaran ,(pu)

Di samping itu, Menteri Dody juga mengatakan dengan rekonstruksi anggaran ini Kementerian PU dapat mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan. “Seperti arahan Ketua Komisi V kemarin dengan tambahan anggaran ini kami dapat melakukan preservasi, sementara waktu kami anggarkan untuk 6 bulan. Nanti akan kami susun lagi sehingga bisa melakukan preservasi untuk 12 bulan,” tambah Menteri Dody.

Setelah rekonstruksi anggaran ini Pagu Indikatif TA 2025 Sekretariat Jenderal Rp443,5 miliar, Inspektorat Jenderal Rp76,3 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp23,386 triliun, Ditjen Bina Marga Rp17,095 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp6,396 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp2,147 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rp67,3 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp283,1 miliar dan BPSDM Rp208,8 miliar.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat hari ini fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. “Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif yang kita sahkan hari ini,” ungkapnya.