Jakarta – Pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengedepankan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali infrastruktur yang lebih kuat dan tangguh terhadap bencana.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/2). Pemerintah menegaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai arahan Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Menurut Dody, pada sektor air baku dan air bersih, progres penanganan telah mencapai rata-rata 72,7 persen. Dua embung terdampak telah sepenuhnya ditangani, sementara sebagian besar sistem penyediaan air minum (SPAM) sudah kembali berfungsi. Penanganan sumur bor, baik dalam maupun dangkal, juga terus dikebut.
Di sektor irigasi, rawa, dan sungai, progres penanganan di tingkat pusat telah melampaui 50 persen, sementara di tingkat daerah masih terus dipercepat. Dari 38 muara sungai terdampak, penanganan rata-rata telah mencapai 35,5 persen. Pemerintah menargetkan normalisasi muara selesai paling lambat Oktober 2027 karena muara menjadi titik krusial kelancaran aliran sungai dari hulu ke hilir.
Pada sektor konektivitas, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah kembali fungsional. Di tingkat daerah, sebagian besar jalan dan jembatan juga sudah dapat digunakan kembali, mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Pemulihan juga mencakup sektor sanitasi dan persampahan yang telah tertangani sepenuhnya, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Sementara itu, pembangunan rumah hunian dan fasilitas umum menunjukkan kemajuan signifikan dengan target penyelesaian akhir Februari 2026 untuk lebih dari 1.300 kepala keluarga di 13 lokasi.
Dalam mendukung percepatan pemulihan, Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan lebih dari 1.500 personel dan ribuan unit alat berat. Program Padat Karya Tunai juga dilibatkan untuk memperkuat pemulihan berbasis masyarakat dengan puluhan ribu tenaga kerja terserap pada 2025 dan 2026.
Secara jangka menengah, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai Rp73,98 triliun, dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 untuk mengakselerasi penanganan secara adaptif.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy menegaskan Presiden terus memantau perkembangan pemulihan dan meminta pembaruan rutin kepada publik. Dalam dua bulan pascabencana, ribuan rumah telah dibangun, puluhan jembatan diperbaiki, dan hampir seluruh ruas jalan nasional kembali dapat dilalui.
Pemerintah optimistis, melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan TNI/Polri dan masyarakat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera dapat diselesaikan secara cepat, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang.
