*  

Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Bendungan Karangnongko Strategis

Avatar photo
Pembangunan Bendungan Karangnongko (foto: birkom pu)
Pembangunan Bendungan Karangnongko (foto: birkom pu)

Pemerintah melanjutkan pembangunan Bendungan Karangnongko yang berada di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Proyek ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai swasembada pangan dan air.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kelanjutan proyek ini masuk dalam prioritas Tahun Anggaran 2025. Lokasi bendungan berada di Desa Ngelo dan Desa Mendenrejo, mencakup dua kabupaten.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya bendungan sebagai pengelola ketersediaan air sepanjang tahun. “Air adalah elemen penting untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional,” ujarnya.

Pembangunan Bendungan Karangnongko termasuk dalam strategi PU608 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung penguatan ketahanan air dan energi nasional.

Proyek ini dikerjakan sejak 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Dengan nilai kontrak Rp1,26 triliun, bendungan ditargetkan rampung pada 2026.

Bendungan memiliki kapasitas tampung 59,1 juta m³ untuk mengairi lahan irigasi 63.774 hektare. Distribusi air akan menjangkau Kabupaten Blora dan Bojonegoro melalui dua saluran utama.

Manfaat lainnya adalah penyediaan air baku sebesar 1.150 liter/detik untuk Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban. Diperkirakan, 270.305 jiwa akan mendapat manfaat langsung dari bendungan ini.

Bendungan juga akan mengurangi risiko banjir di wilayah Bengawan Solo bagian hilir. Sebanyak 760 hektare lahan rawan banjir akan lebih aman berkat pengaturan debit air yang lebih baik.

Kepala BBWS Bengawan Solo Gatut Bayuadji menyebut potensi lain dari bendungan adalah sektor energi dan pariwisata. “Bendungan ini bisa dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air kapasitas 1 Mega Watt,” ungkap Gatut.

Ia menambahkan, bendungan juga bisa menjadi destinasi wisata air dan kuliner di Bojonegoro dan Blora. Hal ini sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan terpadu.