TEGAL, SPN – Pihak pelapor kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di PT Mataram Cakra Buana Agung (MCBA) menolak penyelesaian perkara melalui Restorative Justice (RJ).
Mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tegal mengevaluasi status tahanan kota terdakwa Esther Renny Christina dan mempertimbangkan penahanan di rumah tahanan (rutan).
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama PT MCBA, Darwanto, bersama kuasa hukumnya, Dr. Tris Haryanto, S.H., M.H., saat menghadiri sidang perdana di PN Tegal, Selasa (10/11/2026).
Tris menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengalihan pembayaran invoice dari sejumlah rekanan PT MCBA ke rekening pribadi terdakwa saat masih menjabat sebagai General Manager (GM) operasional wilayah Jawa Tengah.
Menurutnya, terdapat tiga transaksi pembayaran invoice untuk periode November 2023, Desember 2023, dan Februari 2024 yang diduga dialihkan ke rekening pribadi terdakwa. Akibatnya, perusahaan disebut mengalami kerugian lebih dari Rp300 juta.
“Kerugian yang dialami klien kami totalnya mencapai Rp300 juta lebih,” ujar Tris.
Dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan, terdakwa disebut mengakui dan membenarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim kemudian sempat menanyakan kemungkinan penyelesaian perkara melalui perdamaian atau RJ kepada pihak pelapor.
Namun, tawaran tersebut ditolak. Tris menyebut, kliennya telah memberikan kesempatan selama dua hingga tiga tahun agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak membuahkan hasil.
“Kami menolak RJ karena klien kami sudah memberikan ruang dan waktu selama dua hingga tiga tahun agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.
Keberatan Status Tahanan Kota
Selain menolak RJ, pihak pelapor juga mempersoalkan status terdakwa yang saat ini berstatus tahanan kota sejak pelimpahan tahap kedua di kejaksaan. Peralihan status penahanan tersebut disebut didasarkan pada kondisi kesehatan terdakwa yang diklaim mengalami tekanan darah tinggi.
Atas kondisi tersebut, Tris mengaku telah mengirimkan surat permohonan kepada Ketua PN Tegal agar status penahanan terdakwa dievaluasi.
Ia menilai alasan kesehatan perlu diperiksa secara objektif dengan mempertimbangkan fasilitas pelayanan medis yang tersedia bagi tahanan di rutan.
“Kami keberatan dan kecewa. Dalam hukum dikenal asas equality before the law, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
Pihak pelapor berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan tersebut secara objektif, termasuk melakukan evaluasi medis terhadap kondisi terdakwa sebelum mengambil keputusan terkait status penahanannya.
Mereka juga meminta agar proses persidangan berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. ***
